JAKARTA, Thiscover.id – Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital nasional melalui pengembangan sistem Government Technology (GovTech) yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki pelayanan publik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sekitar 80 persen sistem GovTech nasional telah terkoneksi.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, sejak 1 Juni 2026 data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi atau kecerdasan buatan (AI).
“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI,” kata Luhut.
Ia menjelaskan, integrasi data tersebut akan mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pembinaan UMKM, perluasan basis pajak, hingga penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui sistem identitas digital terpadu.
Pemerintah juga tengah menjalankan proyek percontohan GovTech di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.
Jika berjalan sesuai rencana, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026 dan menghubungkan seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Luhut menegaskan transformasi digital berbasis data dan AI menjadi langkah penting menuju pemerintahan modern yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Menurutnya, sistem tersebut dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia dan diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat di masa mendatang. ***